Daftar Isi:
1. PENGERTIAN DEMOKRASI SECARA UMUM
Secara umum demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan politik dan sanggup memerintah secara pribadi atau melalui perwakilan terpilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh orang-orang (sederhana)". Apa yang disebut "demokrasi" pada zaman kuno klasik (Athena dan Roma) mewakili prekursor demokrasi modern. Seperti demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern tidak dirumuskan hingga Zaman Pencerahan (abad 17/18), ketika para hebat mendefinisikan elemen-elemen penting demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil dasar, kebebasan beragama dan pemisahan gereja (agama) dan negara.
Demokrasi secara singkat yaitu sistem pemerintahan di mana warga negara diizinkan untuk berpartisipasi dalam tawaran dan pembuatan undang-undang. Sepanjang sejarah, banyak sekali daerah mempunyai bentuk demokrasi yang berbeda.
Dua bentuk pemerintahan demokratis yang paling umum yaitu demokrasi pribadi dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, warga negara terlibat pribadi dalam membuat undang-undang, dan dalam demokrasi perwakilan, warga negara menentukan perwakilan yang membuat undang-undang atas nama mereka.
2. PENGERTIAN DEMOKRASI MENURUT PARA AHLI
Demokrasi Menurut Abraham Lincoln
Menurut Presiden A.S. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai "Pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Dari sudut hebat bahasa (etimologis) singkatnya istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti memerintah. Bila di gabungkan maka berarti “rakyat yang memerintah” atau “pemerintahan rakayat”. Kata ini menjadi popular sehabis di ucapkan negarawan sekaligus mantan presiden Amerika Serikat, Abrahan Lincoln yang mengatakan, “govermment is from the people, by the people, and for the people”, sehingga sanggup di artikan bahwa demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Demokrasi Menurut Koentjoro Poerbopranoto
Koentjoro beropini bahwa demokrasi yaitu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.Demokrasi Menurut International Commission Of Jurist
Internasional commission of jurist menyatakan bahwa demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.Demokrasi Menurut Affan Gaffar
Gaffar mengemukakan bahwa demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu :- Makna normatif (demokrasi normatif) yaitu demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara
- Makna empirik (demokrasi empirik) yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik.
Demokrasi Menurut Mochtar Mas'oed
Menurut Mas'oed dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna yaitu partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan. Partisipasi politik artinya, yaitu;- Penduduk ikut pemilu;
- Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
- Penduduk ikut kampanye pemilu;
- Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;
- Penduduk komunikasi pribadi dengan pejabat pemerintah.
Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara sanggup berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
3. TUJUAN
Demokrasi meliputi beberapa kombinasi fitur berikut, meskipun demokrasi memprioritaskan tujuan-tujuan yang berbeda:- Majoritarianisme (contohnya. Pemungutan suara);
- Perlindungan untuk etnis, agama, dan minoritas lainnya;
- Kantor politik terbuka, yang secara teori sanggup dipegang oleh warga biasa;
- Lembaga perwakilan, ibarat Senat atau Parlemen
- Hak minimum yang dijamin, ibarat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak atas pendidikan, perumahan, atau penghasilan minimum
Karena definisi istilah demokrasi yang bertolak belakang dengan monarki dan aristokrasi supaya Anda tidak kebingungan berkenaan dengan monarki konstitusional berikut klarifikasi lebih sempurna untuk mendefinisikan demokrasi yang berlawanan dengan rezim adikara dan totaliter:
Demokrasi
Bentuk pemerintahan, di mana konstitusi menjamin hak-hak sipil dasar, pemilihan umum yang adil dan bebas, dan pengadilan aturan yang independen.Rezim totaliter
Pemerintah oleh sekelompok kecil pemimpin berdasarkan ideologi, yang mengklaim validitas umum untuk semua aspek kehidupan dan biasanya upaya untuk menggantikan agama. Rezim tidak mentolerir penyimpangan dari ideologi negara. Lawan rezim dianiaya, disiksa, ditahan di kamp konsentrasi dan anggota etnis minoritas tewas dalam sanksi massal (genosida).Contoh bersejarah paling dikenal dari rezim totaliter yaitu Sosialisme Nasional (Jerman di bawah Hitler, 1933-1945).
Rezim otoriter
Pemerintahan oleh sekelompok kecil pemimpin. Berbeda dengan rezim totaliter, rezim adikara tidak mempunyai ideologi negara yang berbeda dan memperlihatkan sejumlah kebebasan (mis. Ekonomi dan budaya) selama aturan mereka tidak terancam. Tujuan paling penting dari rezim adikara yaitu mempertahankan kekuasaan dan pengayaan pribadi atas biaya negara dan penduduknya.Teokrasi
"Pemerintahan oleh Tuhan": pada kenyataannya ini berarti pemerintahan oleh para pemimpin agama. Biasanya penafsiran tertentu atas aturan agama kuno menggantikan bentuk aturan modern dan ditegakkan dengan sangat keras. Contoh: Republik Islam Iran.4. SEJARAH SISTEM DEMOKRASI
Menurut sejarah, istilah "demokrasi" pertama kali muncul dalam pemikiran politik dan filosofis Yunani kuno di negara-kota Athena pada zaman kuno klasik. Kata ini berasal dari demo, "orang biasa" dan kratos, "kekuatan". Dipimpin oleh Cleisthenes, orang-orang Athena tetapkan apa yang umumnya dianggap sebagai demokrasi pertama pada 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."Demokrasi Athena mengambil bentuk demokrasi langsung, dan ia mempunyai dua fitur yang membedakan: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi beberapa kantor manajemen dan peradilan pemerintah, dan DPR yang terdiri dari semua warga negara Athena. Semua warga negara yang memenuhi syarat diizinkan untuk berbicara dan memperlihatkan bunyi dalam majelis, yang tetapkan aturan negara kota. Namun, kewarganegaraan Athena mengecualikan wanita, budak, orang absurd (μέτοικοι / métoikoi), bukan pemilik tanah, dan laki-laki di bawah 20 tahun. Pengecualian sebagian besar populasi dari tubuh warga negara terkait bersahabat dengan pemahaman kuno kewarganegaraan. Dalam sebagian besar jaman dahulu, manfaat kewarganegaraan terkait dengan kewajiban untuk memerangi kampanye perang.
Demokrasi Athena tidak hanya pribadi dalam arti bahwa keputusan dibentuk oleh orang-orang yang berkumpul, tetapi juga yang paling pribadi dalam arti bahwa orang-orang melalui majelis, boule dan pengadilan aturan mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara selalu terlibat dalam bisnis publik. Meskipun hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam pengertian modern (orang-orang Yunani kuno tidak mempunyai kata untuk "hak"), orang-orang Athena menikmati kebebasan mereka bukan dalam oposisi terhadap pemerintah tetapi dengan hidup dalam suatu kota yang tidak tunduk pada kekuatan lain dan dengan tidak tunduk pada kekuasaan orang lain.
Rentang pemungutan bunyi muncul di Sparta pada awal 700 SM. Apella yaitu pertemuan rakyat, diadakan sebulan sekali, di mana setiap warga negara laki-laki yang berusia minimal 30 tahun sanggup berpartisipasi. Di Apella, Spartan menentukan pemimpin dan memperlihatkan bunyi dengan menentukan dan berteriak. Aristoteles menyebut ini "kekanak-kanakan", dibandingkan dengan kerikil pemungutan bunyi kerikil yang dipakai oleh orang Athena. Sparta mengadopsinya alasannya yaitu kesederhanaannya, dan untuk mencegah bias memilih, membeli, atau menipu yang secara umum dikuasai dalam pemilihan demokratis awal
Meskipun Republik Romawi memperlihatkan bantuan yang signifikan terhadap banyak aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang merupakan warga negara dengan bunyi dalam pemilihan perwakilan. Pemungutan bunyi yang besar lengan berkuasa diberikan lebih banyak melalui sistem persekongkolan, sehingga sebagian besar pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari beberapa keluarga kaya dan bangsawan. Selain itu, Republik Romawi yaitu pemerintah pertama di dunia barat yang mempunyai Republik sebagai negara-bangsa, meskipun tidak mempunyai banyak demokrasi. Bangsa Romawi membuat konsep klasik dan banyak karya dari Yunani Kuno dilestarikan. Selain itu, model pemerintahan Romawi mengilhami banyak pemikir politik selama berabad-abad, dan demokrasi perwakilan modern dikala ini lebih memalsukan model Romawi daripada model Yunani alasannya yaitu itu yaitu negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan perwakilan terpilih mereka, dan yang mempunyai pemimpin yang dipilih atau dinominasikan. Budaya lain, ibarat Bangsa Iroquois di Amerika antara sekitar 1450 dan 1600 M juga berbagi suatu bentuk masyarakat demokratis sebelum mereka melaksanakan kontak dengan orang Eropa. Ini memperlihatkan bahwa bentuk demokrasi mungkin telah ditemukan di masyarakat lain di seluruh dunia.
5. JENIS-JENIS DEMOKRASI
Adapun Jenis-jenis / bentuk utama demokrasi terdiri dari 7 (Tujuh) jenis:Demokrasi langsung.
Demokrasi pribadi yaitu ketika warga negara sanggup menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan mediator atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, itu berlaku untuk rakyat. Mereka menentukan problem ini dan tetapkan nasib negara mereka sendiri. Orang-orang bahkan sanggup mengemukakan problem sendiri, selama mereka mempunyai konsensus yang substansial perihal problem tersebut. Bahkan pajak tidak sanggup dinaikkan tanpa sumbangan publik.Demokrasi representatif.
Demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak pribadi yaitu ketika orang menentukan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Ini yaitu bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada melindungi hak-hak tidak hanya mayoritas rakyat di negara bagian, tetapi juga minoritas. Dengan menentukan perwakilan yang lebih berkualitas, populasi minoritas akan sanggup menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien.Demokrasi presiden.
Di bawah demokrasi presidensial, presiden suatu negara mempunyai sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Ia dipilih secara pribadi atau tidak pribadi oleh warga negara. Presiden dan cabang direktur pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi dalam keadaan normal, tidak sanggup membubarkan legislatif sepenuhnya. Demikian pula, legislatif tidak sanggup mengeluarkan presiden dari kantornya juga, kecuali kalau kasusnya ekstrem. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara juga yaitu kepala pemerintahan. Negara-negara ibarat Indonesia, Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan memakai jenis demokrasi ini.Demokrasi parlementer.
Demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Cabang direktur memperoleh legitimasi demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negara berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden yaitu raja yang lemah contohnya. Inggris atau kepala pemerintah contohnya; India.Demokrasi otoriter.
Ini terjadi ketika hanya elit yang merupakan bab dari proses parlementer. Individu-individu dari negara diizinkan untuk menentukan kandidat yang mereka pilih, tetapi "orang biasa" tidak sanggup memasuki pemilihan. Karena itu, pada akhirnya, hanya elit penguasa yang tetapkan banyak sekali kepentingan populasi negara. Rusia modern di bawah pimpinan Vladimir Putin yaitu rujukan klasik dari jenis pemerintahan ini. Bahkan Hong Kong pada umumnya termasuk dalam kategori yang sama.Demokrasi partisipatif.
Kebalikan dari demokrasi adikara yaitu bentuk demokrasi partisipatif. Ada banyak sekali jenis demokrasi partisipatif, tetapi semuanya mendambakan untuk membuat peluang bagi semua anggota populasi untuk memperlihatkan bantuan yang berarti bagi proses pengambilan keputusan. Ini memberdayakan yang dis-diberdayakan dengan memecah negara menjadi jaringan kecil dan lebih menentukan untuk memberdayakan politik akar rumput berbasis masyarakat. Ini menghargai musyawarah dan diskusi, bukan hanya memilih.Demokrasi Islam.
Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan aturan Islam ke dalam kebijakan publik, sambil secara bersamaan mempertahankan kerangka demokrasi. Demokrasi Islam mempunyai tiga karakteristik utama. Pertama, para pemimpin dipilih oleh rakyat. Kedua, semua orang tunduk pada aturan Syariah termasuk para pemimpin. Ketiga, para pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktikkan 'syura', bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini yaitu Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Negara-negara Islam lainnya, ibarat Arab Saudi, lebih cocok dengan rancangan rezim adikara daripada negara demokrasi.6. KESIMPULAN DEMOKRASI DALAM PENGERTIAN, SEJARAH DAN JENISNYA
Setiap negara mengartikan makna demokrasi dengan cara mereka masing-masing. Dengan banyak sekali atmosfer geopolitik yang berbeda, kita melihat spektrum besar pemerintahan demokratis yang ada di seluruh dunia.Daftar Pustaka
Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poerbopranoto, Koentjoro. 1978. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung: P.T. Eresco.
Mochtar, Mas'oed. 2003. Negara Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar,
Pamudji, S. 1982. Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional. Jakarta: PT BINA AKSARA
Democracy. https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
