Saat pelajaran PPKN kau mencar ilmu wacana Demokrasi Pancasila. Lalu apa gotong royong yang dimaksud dengan demokrasi atau dalam pengertian secara umum maupun pendapat para ahli? walaupun terkadang siswa sering mendengar kata Demokrasi, prinsip-prinsip dan jenis dari demokrasi namun masih terdapat diantara mereka galau mengenai apa demokrasi itu, jadi dengan klarifikasi kurikulum pelajaran wacana sejarah maupun pembahasan lainnya terkait demokrasi agar sanggup membantu.
Daftar Isi:
1. APA DEMOKRASI DALAM PENGERTIAN
Dalam pengertian di kamus mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan oleh orang-orang di mana kekuasaan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan secara eksklusif oleh mereka atau oleh biro terpilih mereka di bawah sistem pemilihan bebas." Dalam pendapat mahir menyerupai Abraham Lincoln mengemukakan demokrasi yaitu pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara bergantian, tetapi keduanya tidak identik. Demokrasi memang seperangkat gagasan dan prinsip wacana kebebasan, tetapi juga terdiri dari serangkaian praktik dan mekanisme yang telah dibuat melalui sejarah yang panjang dan sering berliku. Singkatnya, demokrasi yaitu pelembagaan kebebasan. Karena alasan ini, yaitu mungkin untuk mengidentifikasi dasar-dasar pemerintahan konstitusional, hak asasi manusia, dan kesetaraan yang teruji oleh waktu di muka aturan yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat untuk disebut demokratis.
Demokrasi terbagi dalam dua kategori atau jenis dasar, eksklusif dan representatif. Dalam demokrasi langsung, semua warga negara, tanpa mediator pejabat terpilih atau yang ditunjuk, sanggup berpartisipasi dalam membuat keputusan publik. Sistem semacam itu terang hanya simpel dengan jumlah orang yang relatif sedikit pola kasusnya dalam organisasi masyarakat atau dewan suku, atau unit lokal dari serikat pekerja, di mana anggota sanggup bertemu di satu ruangan untuk membahas dilema dan hingga pada keputusan melalui konsensus atau bunyi terbanyak. Berdasarkan asal undangan dari sejarah singkat Athena kuno, demokrasi pertama di dunia, berhasil mempraktikkan demokrasi eksklusif dengan majelis yang mungkin berjumlah 5.000 hingga 6.000 orang, ini mungkin jumlah maksimum yang secara fisik sanggup berkumpul di satu tempat dan mempraktikkan demokrasi langsung.
Masyarakat modern, Saat ini, bentuk demokrasi yang paling umum, baik untuk kota berpenduduk 50.000 atau 50 juta negara menyerupai Indonesia yaitu demokrasi perwakilan, di mana warga negara menentukan pejabat untuk membuat keputusan politik, merumuskan undang-undang, dan mengelola kegiatan untuk kebaikan publik. Atas nama rakyat, para pejabat tersebut sanggup membahas masalah-masalah publik yang kompleks dengan cara yang bijaksana dan sistematis yang memerlukan investasi waktu dan energi yang seringkali tidak simpel bagi sebagian besar warga negara.
Bagaimana pejabat menyerupai itu dipilih sanggup sangat bervariasi. Di tingkat nasional, misalnya, legislator sanggup dipilih dari distrik yang masing-masing menentukan wakil tunggal. Atau, di bawah sistem perwakilan proporsional, setiap partai politik diwakili dalam legislatif sesuai dengan persentase dari total bunyi secara nasional. Pemilihan provinsi dan lokal sanggup mencerminkan model-model nasional ini, atau menentukan perwakilan mereka secara lebih informal melalui konsensus kelompok daripada pemilihan. Apa pun metode yang digunakan, pejabat publik dalam demokrasi perwakilan memegang jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan mereka.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi mempunyai dua arti, yaitu:
- Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui mediator wakil-wakil terpilih mereka.
- Demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.
Secara umum, pengertian Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang warga negaranya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang sanggup mengubah hidup mereka menuju kesejahteraan. Dalam demokrasi, rakyat sanggup berpartisipasi dalam pemerintahan.
2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Prinsip pokok demokrasi yaitu sebagai berikut:- Kedaulatan rakyat.
- Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- Aturan mayoritas.
- Hak minoritas.
- Jaminan hak asasi insan dasar.
- Pemilihan umum yang bebas dan adil.
- Kesetaraan di depan hukum.
- Proses hukum.
- Batas konstitusional pada pemerintah.
- Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan kompromi.
3. DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN
Pendidikan yaitu komponen vital dari masyarakat mana pun, terutama dari demokrasi. Seperti yang ditulis Thomas Jefferson: "Jika suatu bangsa berharap untuk menjadi kurang pintar dan bebas, dalam keadaan peradaban, ia mengharapkan apa yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada."Berbeda dengan masyarakat absolut yang berupaya menanamkan perilaku penerimaan pasif, objek pendidikan demokratis yaitu untuk menghasilkan warga negara yang mandiri, bertanya, dan analitis dalam pandangan mereka, namun sangat dekat dengan aliran dan praktik demokrasi. Profesor Vanderbilt Chester E. Finn, Jr., menyampaikan dalam pidatonya kepada para pendidik di Nikaragua: "Orang mungkin dilahirkan dengan selera kebebasan pribadi, tetapi mereka tidak dilahirkan dengan pengetahuan wacana pengaturan sosial dan politik yang memungkinkan kebebasan dari waktu ke waktu. untuk diri mereka sendiri dan bawah umur mereka .... Hal-hal menyerupai itu harus diperoleh. Mereka harus dipelajari. "
Dari perspektif ini, tidak cukup untuk menyampaikan bahwa kiprah pendidikan dalam demokrasi hanyalah untuk menghindari indoktrinasi rezim absolut dan memperlihatkan arahan yang netral wacana nilai-nilai politik. Itu tidak mungkin: Semua pendidikan mentransmisikan nilai, baik yang dimaksudkan atau tidak. Siswa memang sanggup diajari prinsip-prinsip demokrasi dalam semangat penyelidikan terbuka yang merupakan nilai demokrasi yang penting. Pada ketika yang sama, siswa didorong untuk menantang pemikiran konvensional dengan argumen yang masuk logika dan penelitian yang cermat. Mungkin ada perdebatan sengit, tetapi buku pelajaran demokrasi seharusnya tidak hanya mengabaikan insiden atau fakta yang tidak menyenangkan atau kontroversial.
Pendidikan memainkan kiprah tunggal dalam masyarakat bebas, Sementara sistem pendidikan rezim lain yaitu alat rezim itu, dalam demokrasi rezim yaitu pelayan rakyat, orang-orang yang kapasitasnya untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan rezim itu sangat tergantung pada kualitas dan efektivitas pendidikan. pengaturan yang mereka lewati. Dalam demokrasi, sanggup dikatakan, pendidikan memungkinkan kebebasan itu sendiri berkembang dari waktu ke waktu. "
4. DEMOKRASI PANCASILA
Berdasarkan wikipedia, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama:
- Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melaksanakan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
- Prinsip reasonableness, artinya dalam melaksanakan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan sanggup dipertanggungjawabkan secara rasional.
- Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait mempunyai peluang yang sama dan mempunyai kebebasan dalam memberikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.
Demokrasi yang deliberatif diharapkan untuk menyatukan aneka macam kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Makara setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diharapkan suatu proses yang fair demi memperoleh santunan lebih banyak didominasi atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.
5. DASAR DAN ASAS DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA
Rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara berdasarkan perkembangan sekarang, demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan / politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Apa melihat dari etimologi kata demokrasi (demos = rakyat dan kratos = pemerintahan ) yaitu suatu sistem pemerintahan, disamping pengertian demokrasi politik ada pengertian demokrasi sosial-ekonomi dan diantara dua macam demokrasi ini ada hubungannya, yaitu bahwa demokrasi politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan sosial atau keadilan sosial atau demokrasi sosial demokrasi.Makara apabila kita hubungkan satu dengan lainnya, maka terang yaitu di Indonesia demokrasi apa jika dilihat dari sila ke empt pancasila akan mencakup:
- Demokrasi yang terkandung dalam istilah kerakyatan yaitu bersifat keinginan kefilsafatan, bahwa Negara dan segala sesatu keadaan dan sifat daripada Negara yaitu untuk keperluan seluruh rakyat jadi lebih luas daripada pengertian demokrasi itu sendiri.
- Pengertian demokrasi ini terkait kepada kata-kata permusyawaratan / perwakilan dan diambil dalam arti keinginan kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang diselenggarakan dalam permusyawaratan / perwakilan, adapun keinginan kefilsafatan demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya makud kerakyatan.
- Di dalam pengertian kerakyatan terkandung pula keinginan kefilsafatan demokrasi sosial politik.
- Demokrasi politik yaitu untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial ekonomi.Demokrasi yang dikembangkan kini di Indonesia ialah demokrasi Pancasila.
- Demokrasi Pancasila yaitu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesa, yang perwujudannya menyerupai ketentuan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945.
DASAR DEMOKRASI PANCASILA
Dasar dari demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat, menyerupai tercantum dalam memberikaan Undang-undang. Pelaksanaan dasar ini terdapat dalam Pasal 1, Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan yaitu di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.ASAS DEMOKRASI PANCASILA
Adapun asas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/perwakilan.Dalam demokrasi Pancasila rakyat yaitu demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan keinginan-keinginan dan pelaksana yang melaksanakan keinginan-keinginan itu, dengan turut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara dan menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis haluan negara itu.
6. KESIMPULAN APA ITU DEMOKRASI, PRINSIP DAN JENIS DEMOKRASI
Manusia itu mempunyai sifat yang dinamis. Dia selalu mencari sesuatu apa yang lebih baik. Bahkan di bidang politik pun insan telah melaksanakan banyak percobaan. Gagasan di balik semua eksperimen ini yaitu untuk menemukan jenis pemerintahan di mana kedaulatan negara dan kebebasan individu akan tetap seimbang. Eksperimen terbaru dikenal sebagai Demokrasi.
Secara etimologi, Kata 'Demokrasi' berasal dari dua kata Yunani "Demo" yang berarti 'rakyat' dan "kratos" yang berarti 'aturan. Makara aslinya dan benar-benar Demokrasi berarti aturan rakyat.
Demokrasi telah didefinisikan oleh banyak mahir dan pengertian penulis dengan cara yang berbeda, Contohnya.
Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintah di mana setiap orang mempunyai andil.
Di bawah sistem demokrasi langsung, orang-orang mengambil eksklusif dalam urusan negara. Rakyat sendiri yaitu penguasa dan mereka yaitu penguasa pada ketika yang bersamaan. Mereka sendiri membuat undang-undang, menegakkan mereka dan tetapkan masalah sesuai dengan aturan ini. Demokrasi semacam itu ada di Negara-negara Kota Yunani dan Romawi kuno. Beberapa praktik demokrasi eksklusif masih terapkan di Swiss dan di beberapa negara bab AS.
Sementara jenis dari demokrasi tidak eksklusif atau perwakilan, berdasarkan sejarahnya sehabis pembentukan negara-negara besar, menjadi tidak mungkin bagi semua orang untuk berpartisipasi eksklusif dalam urusan-urusan negara. Di bawah bentuk pemerintahan ini rakyat menentukan sejumlah kecil perwakilan atau delegasi dan memberi mereka wewenang untuk menjalankan pemerintahan. Karena rakyat berkuasa melalui perwakilan ini, Negara Indonesia memperlihatkan sistem demokrasi tidak eksklusif atau perwakilan. Saat ini di hampir semua negara di dunia ada demokrasi tidak eksklusif atau representatif.
Sitem demokrasi di Indonesia sendiri, keterlibatan rakyat itu tidak sanggup semuanya diwujudkan secara langsung, melainkan harus melalui pemimpin atau wakil-wakil, yang duduk di pemerintahan dan legislatif.
Proses pemilihan para pemimpin (kepala daerah) dan wakil-wakil itu dilakukan melalui Pemilu. Dengan demikian, baik jelek tingkat demokrasi suatu negara, sanggup diukur dari kualitas penyelenggaraan Pemilu di negara tersebut.
